kapan yah

Pengantar Bab penutup ini merangkum keseluruhan bangunan argumen yang telah dibangun sejak bab-bab sebelumnya—model alternatif (Bab 13), kebijakan konstitusional (Bab 14), dan pendidikan karakter (Bab 15)—untuk kemudian dirajut menjadi satu visi besar yang utuh: masyarakat adil dan makmur sebagai titik temu cita-cita kebangsaan Indonesia dan tujuan akhir syariat Islam. Bab ini bergerak dari perumusan visi filosofis, penegasan visi peradaban, penyusunan roadmap transformasi bertahap, pemetaan peran aktor-aktor kunci, hingga proyeksi menuju Indonesia Emas 2045. A. Falah dan "Masyarakat Adil dan Makmur": Konvergensi Tujuan Akhir 1. Konsep Falah dalam Islam Falah (kemenangan/keberuntungan sejati) merupakan konsep sentral dalam worldview ekonomi Islam yang merujuk pada kesejahteraan holistik yang mencakup dimensi duniawi ( falah fi al-dunya ) sekaligus ukhrawi ( falah fi al-akhirah ). Berbeda mendasar dari konsep kesejahteraan ( welfare ) dalam ekonomi konvensional yang ...

Pengantar Jika Bab 13 dan 14 berfokus pada arsitektur model dan kebijakan makro, bab ini bergerak ke ranah yang lebih mendasar namun sering terabaikan: pembentukan manusia sebagai pelaku ekonomi. Betapapun kokohnya desain kebijakan dan kelembagaan, sistem ekonomi integratif Pancasila-Islam tidak akan berkelanjutan tanpa ditopang oleh manusia-manusia yang memiliki karakter dan orientasi nilai yang selaras dengannya. Bab ini membahas krisis moral yang melatarbelakangi urgensi pendidikan karakter ekonomi, model pendidikan yang relevan, desain kurikulum, peran lembaga pendidikan, hingga posisi generasi muda sebagai agen transformasi. A. Krisis Moral Ekonomi: Materialisme, Hedonisme, dan Individualisme vs. Nilai Pancasila-Islam 1. Anatomi Krisis Globalisasi ekonomi dan revolusi digital, di samping membawa manfaat besar bagi pertumbuhan dan konektivitas, juga menyebarkan secara masif tiga orientasi nilai yang berpotensi merusak fondasi etika ekonomi berkeadilan: a. Materialisme ...

Pengantar Setelah pada Bab 13 dieksplorasi berbagai model ekonomi alternatif dari luar dan relevansinya bagi Demokrasi Ekonomi Pancasila-Islam (DEPI), bab ini beralih ke basis konstitusional domestik. Pertanyaan utamanya: sejauh mana kerangka hukum tertinggi Indonesia—UUD 1945—telah dan dapat mengakomodasi prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta bagaimana arsitektur regulasi dan kelembagaan riil di Indonesia perlu direformasi agar visi ekonomi integratif tidak berhenti sebagai wacana normatif melainkan menjelma menjadi kebijakan publik yang implementatif. A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam: Sinergi Konstitusional 1. Anatomi Pasal 33 UUD 1945 Pasal 33 UUD 1945 merupakan jantung konstitusional sistem ekonomi Indonesia, dengan rumusan sebagai berikut: Ayat (1) : "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Ayat (2) : "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai ...

  Pengantar Bab ini membahas berbagai model ekonomi alternatif dari berbagai belahan dunia—mulai dari Eropa Barat, Skandinavia, Amerika Latin, hingga gerakan keuangan sosial Islam global—untuk kemudian dievaluasi relevansi dan kompatibilitasnya dengan gagasan besar Demokrasi Ekonomi Pancasila-Islam (selanjutnya disingkat DEPI) yang menjadi kerangka analisis utama dalam kajian ini. Tujuannya bukan untuk mengadopsi model asing secara mentah, melainkan untuk melakukan ijtihad komparatif : menyaring prinsip-prinsip universal yang selaras dengan maqashid syariah dan nilai-nilai Pancasila, sembari tetap kritis terhadap konteks historis, sosiologis, dan ideologis yang melahirkan masing-masing model tersebut. A. Ekonomi Sosial Pasar (Social Market Economy) Jerman dan Kompatibilitasnya dengan Sistem Integratif 1. Latar Belakang dan Konsep Dasar Ekonomi Sosial Pasar ( Soziale Marktwirtschaft ) lahir di Jerman Barat pasca-Perang Dunia II, digagas terutama oleh Alfred Müller-Armack da...